ELEGANNEWS BEKASI
Belakangan ini, ramai perbincangan publik yang mengaitkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga di Dispora Kota Bekasi dengan Pak Tri Adhianto, yang saat itu menjabat sebagai PLT Wali Kota Bekasi. Banyak yang berspekulasi, seolah-olah karena beliau adalah pimpinan tertinggi daerah saat itu, maka beliau pasti mengetahui dan terlibat dalam kasus tersebut Senin,( 19/5/2025 )
Namun mari kita renungkan secara jernih dan adil , Apakah setiap menteri yang melakukan tindak pidana korupsi berarti presiden otomatis terlibat? Apakah setiap anggota DPR yang tersangkut kasus berarti ketua DPR pasti ikut bermain? Dan contoh sederhananya adalah apakah ketika seorang anak melakukan kejahatan otomatis ayahnya terlibat?
Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
Dalam sistem pemerintahan, setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Ketika seorang kepala dinas melakukan penyimpangan, itu belum tentu berada dalam pengetahuan atau kendali langsung seorang PLT wali kota, apalagi jika tidak ada laporan resmi atau indikasi yang disampaikan secara struktural.
Menuduh tanpa bukti adalah fitnah. Fitnah bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa menyesatkan opini publik dan merusak reputasi seseorang secara tidak adil.
Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan, Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan objektif. Jangan biarkan asumsi liar menggiring opini masyarakat ke arah kebencian yang tidak berdasar.
Kita butuh masyarakat yang cerdas, yang tidak mudah diprovokasi atau dimanipulasi oleh narasi yang belum tentu benar. Saring sebelum sharing. Klarifikasi sebelum menuduh.
Budi Ariyanto
Ketua umum
LSM SOMASI
