ELEGANNEWS JAKARTA
Aliansi Mahasiswa Anti Tambang Ilegal (AMATI) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta untuk menyuarakan dugaan pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, dan aktivitas pertambangan ilegal yang mereka kaitkan dengan PT Wana Kencana Mineral (PT WKM). Dalam siaran persnya, AMATI menyebut bahwa kegiatan produksi perusahaan tersebut diduga dilakukan tanpa izin yang sah, terutama terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sebagaimana diwajibkan oleh regulasi pertambangan dan kehutanan Senin,( 24/11/2025 )
AMATI menilai bahwa aktivitas PT WKM diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Kehutanan karena perusahaan diduga beroperasi di kawasan hutan tanpa dokumen resmi. Mereka menyebut praktik tersebut sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan negara sekaligus merusak ekosistem hutan di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
Dalam rilisnya, AMATI juga menyoroti figur Lee Kah Hin, yang disebut sebagai Direktur Operasional PT WKM. Menurut AMATI, Lee Kah Hin patut dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan penambangan ilegal serta aktivitas yang dianggap sebagai kejahatan lingkungan. AMATI juga menyinggung bahwa nama Lee Kah Hin pernah muncul dalam proses pemeriksaan lembaga antirasuah terkait perkara suap perizinan pertambangan yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif (AGK), meski status hukumnya berada sepenuhnya dalam ranah aparat penegak hukum.
AMATI menggarisbawahi berbagai pasal dalam regulasi pertambangan dan kehutanan, antara lain Pasal 134 UU Minerba, Pasal 38 dan Pasal 50 UU Kehutanan, hingga Pasal 94 PP 23/2021 yang secara tegas mengatur kewajiban IPPKH untuk penggunaan kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan. Menurut AMATI, fakta bahwa PT WKM diduga tidak mengantongi IPPKH selama proses produksi tambang menjadi dasar kuat untuk penyelidikan.
Lebih jauh, AMATI juga menyinggung aspek ketentuan pidana sektor Minerba yang mengatur ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pihak yang menjalankan usaha pertambangan tanpa IUP atau izin pendukung lainnya.
AMATI menegaskan bahwa langkah mereka sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025, di mana Presiden menegaskan komitmen pemerintah menertibkan lebih dari 1.063 tambang ilegal di seluruh Indonesia tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang memiliki pengaruh atau kekuatan tertentu.
Dalam aksinya di Gedung Harmoni Limarga, Jakarta Pusat, dan kantor perusahaan sebagaimana tercatat dalam AHU Kemenkumham di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, AMATI membawa empat tuntutan utama:
1. Meminta Bareskrim Polri memeriksa Lee Kah Hin terkait dugaan kejahatan lingkungan dan aktivitas pertambangan ilegal di Halmahera Timur.
2. Mengusut dugaan keterlibatan Lee Kah Hin dalam perkara suap perizinan yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif.
3. Melakukan audit atas dana jaminan reklamasi PT WKM yang diduga tidak disetorkan sesuai kewajiban UU Minerba.
4. Menindak dugaan operasi produksi PT WKM tanpa IPPKH dan menghentikan seluruh aktivitas yang dianggap melanggar aturan.
Aksi ini diikuti sekitar 200 massa AMATI dengan fokus menyerukan penegakan hukum di sektor pertambangan.
