ELEGANNEWS KAB.BEKASI
Pertemuan pihak Dinas yang diwakili Kabid Perumahan Rakyat Cecep ST, Kabid PSU Nurwahi ST, Kasie Perumahan Rakat Ajad ST dengan Pengurus Aliansi Mustikagrande Bersatu (AMGB) yang ditengahi pihak Kepolisian hari menjawab teka teki kenapa selama 14 tahun Para Tokoh Mustikagrande yang dipimpin oleh mantan Sekretaris RW 13 Pertama Mustikagran Mochamad Effendi sulit diwujudkan Kamis,( 4/12/2025 )
Pertama hingga hari ini ada 8 (delapan) sertifikat tanah PSU yang belum selesai diurus oleh Developer PT.Budi Mustika.
“Kita sudah minta kepada Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi agar bulan ini selesai dan terbit sertifikatnya,”ungkap Cecep ST Kabid Perumahan Rakyat kepada AMBG dan para peserta rapat.Setelah itu proses serah terima Fasos Fasum baru bisa dimulai,”ungkapnya.
Ketua terkait pembangunan Jalan Tol Japek II kata Cecep, walaupun Fasum jalan dan saluran di RT 18 RW 13 Perum Mustikagrande sudah dianggap menjadi lahan negara, sehingga tidak perlu ada ganti rugi.
“Masa proyek Jalan Tol Japek II kan punya negara, jadi tidak ada ganti rugi. Tetapi untuk masjid kalau mau dipindahkan makan Japek II wajib membangun ditempat lain sesuai ukuran masjid yang terkena pembangunan Jalan Tol Japek II,”katanya
Pratigto sebagai Ketua AMBG mengaku dia menerima semua yang dijelaskan Dinas Tarkim, tetapi kami mohon notulen tertulis rapat segera dibagikan kepada peserta rapat.
“Sebagai bukti dan pegangan AMGB sebagai peserta rapat dan untuk rencana aksi demo di Pemkab Bekasi pada hari Jum’at tanggal 5 Desember 2025 besok kita tunda, sebagai itikad baik warga Perum Mustika Grande kepada Pemkab Bekasi,”kata dia.
Selain itu perlu diketahui bahwa sangat disayangkan proses sertifikasi 8 PSU terlambat hingga tahun 2025.
“Kedua kita yang sudah melaporkan dan mendesak Serah Terima Fasos Fasum baru hari ini dijelaskan dan tertulisnya sampai sore ini juga belum diberikan,”katanya kesal.
Pada kesempatan tadi AMGB juga menyampaikan aspirasi meminta Bupati dan Wakil Bupati Bekasi membina dan memberikan sanksi kepada Kepala Desa Burangkeng, Badan Perwakilan Desa (BPD) Burangkeng dan BumDes Desa Burangkeng yang selama ini mengelola Fasos Fasum Perum Mustikagrande tanpa ijin Bupati/Wakil Bupati Bekasi.
Meminta Bupati/Wakil Bupati Bekasi Pasca serah terima Fasos Fasum Mustikagrande agar Situ Perum Mustikagrande segera dibangun menjadi pusat olah raga dan wisata air.
Pada press release tertulis AMGB juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Bekasi segera menelusuri Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang telah dibebaskan PT.Mustika di Kecamatan Tambelang dan milik warga Perum Mustikagrande tahun 2011 lalu seluas 7000 meter apakah masih ada.
Meminta PT.Budi Mustika segera mengganti dana APBD Kabupaten Bekasi yang selama ini dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan saluran yang rusak melalui Fokir DPRD Kab Bekasi. Dan jika PT.Budi Mustika tidak mengindahkan, maka agar segera dilakukan penyitaan Fasos Fasum Perum Mustikagrande secara paksa dan secepat-cepatnya.
“Karena terkatung-katungnya serah-terima terima Fasos Fasum ini, berdampak luas, salah satunya merugikan umat Islam, dimana 9 (sembilan) Mushollah/Masjid di Perum Mustikagrande sampai saat ini tidak bisa diurus surat tanah Sertifikat Rumah Ibadahnya ke kantor ATR-BPN Kabupaten Bekasi.
“Selain itu Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi diminta juga segera menghentikan penggunaan dana APBD Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki jalan dan saluran air yang rusak Perumahan Mustikagrande, karena hal itu masih menjadi tanggung jawab developer PT.Budi Mustika.
“Dan jika terus dibiarkan mengambang seperti ini, maka bisa menjadi delik hukum dan Bupati Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi bisa dituntut, karena dianggap melindungi pengusaha nakal dan tidak taat hukum, serta menyalahgunakan uang rakyat dari APBD Kab Bekasi,”kata Pratigto.
