ELEGANNEWS KAB.BEKASI
Terjadi sorotan publik yang ditujukan kepada mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi yang berinisial RD, karena diduga masih menguasai aset organisasi hingga saat ini. Hingga masa jabatannya berakhir, ia dilaporkan belum mengembalikan kendaraan operasional yang menjadi milik organisasi Senin,( 4/05/2026 ).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak internal KNPI Kabupaten Bekasi, aset yang dimaksud adalah satu unit kendaraan roda empat jenis Toyota Rush produksi tahun 2011 dengan nomor polisi B 1301 FQN. Kendaraan tersebut sebelumnya digunakan untuk menunjang berbagai keperluan operasional dan kegiatan organisasi kepemudaan tersebut.
Dugaan penguasaan aset ini diperkuat dengan adanya surat resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi bernomor 000.2.3.2/1426/BPKD.4/2026 tertanggal 16 April 2026. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kendaraan tersebut seharusnya sudah dikembalikan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga saat ini masih diduga berada dalam penguasaan pihak terkait.
Ketua Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) Bekasi Raya, Davi Rahman, menegaskan bahwa hal ini mencerminkan kurangnya komitmen dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya menyangkut barang milik organisasi, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab pemimpin.
“Ini bukan hanya soal aset, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan. Fasilitas yang diberikan untuk kepentingan organisasi wajib dikembalikan saat masa jabatan selesai, tidak boleh dikuasai secara pribadi,” ujar Davi.
Ia juga mempertanyakan kejelasan keberadaan kendaraan tersebut, mengingat kendaraan itu telah diadakan lebih dari satu dekade yang lalu namun tidak ada kejelasan statusnya hingga kini.
“Kendaraan operasional yang diadakan sejak tahun 2011 tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan belum dikembalikan sampai sekarang. Hal ini harus ditindaklanjuti dan ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan kerugian,” tambahnya.
Davi mendesak pengurus KNPI yang sedang menjabat serta pihak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam penertiban dan pengelolaan aset organisasi. Langkah ini diperlukan untuk menjaga prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban di lingkungan organisasi kepemudaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi atau penjelasan yang disampaikan oleh pihak RD terkait dugaan penguasaan aset tersebut. Pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ( Slam )
