ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Kabar tertangkapnya tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga kuat sebagai pengguna narkoba, yang bertugas di wilayah Kecamatan Bekasi Utara tepatnya bertempat kerja di lingkungan Kelurahan Telukpucung dan Kelurahan Kaliabang Tengah menjadi pukulan berat bagi kepercayaan publik. Peristiwa ini bukan sekadar masalah hukum biasa, melainkan menjadi bukti nyata runtuhnya nilai integritas di kalangan pelayan negara. Warga pun menyuarakan kekecewaan dan penyesalan mendalam atas kejadian yang terjadi pada Senin (25/05/2026) tersebut.
Menanggapi kasus yang mengemuka dan mengundang kemarahan masyarakat, Frits Saikat, Aktivis Sosial Kemanusiaan sekaligus Tokoh Muda Kota Bekasi, memberikan tanggapan tegas, tajam, dan lugas. Menurut Frits, perbuatan yang diduga dilakukan ketiga oknum tersebut telah jelas melanggar aturan hukum negara, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 127 Ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I atau II dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal mencapai Rp800.000.000.
Lebih jauh lagi, sebagai abdi negara, mereka juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Di mana setiap ASN diwajibkan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku yang pantas di mata masyarakat. Konsekuensi terberat bagi pelanggaran berat seperti keterlibatan narkoba adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan yang diamanahkan.
Dugaan Sumber Dana Tidak Jelas Disorot Keras
Poin paling krusial dan disorot habis-habisan oleh Frits adalah gaya hidup ketiga oknum yang dinilai tidak wajar dan berlebihan. “Narkoba adalah barang berharga dan mahal harganya. Hampir mustahil barang tersebut dapat dibeli hanya mengandalkan gaji resmi seorang ASN,” tegas Frits Saikat.
Fakta bahwa mereka berani mengonsumsi dan akhirnya terjaring hukum, menunjukkan adanya indikasi gaya hidup yang glamor dan jauh dari kepatutan. Hal ini memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat: dari mana sumber dana mereka?
“Ada dugaan kuat bahwa pembiayaan kebiasaan buruk tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas. Apakah ini berkaitan dengan praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan korupsi? Hal ini wajib ditelusuri sampai ke akar-akarnya, karena jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk pelayanan publik justru disalahgunakan untuk barang haram,” tandas Frits.
Pengakuan Camat Bukti Lemahnya Pengawasan
Fakta lain yang dianggap jauh lebih parah dan menjadi sorotan utama Frits Saikat adalah pengakuan dari Camat Bekasi Utara yang menyatakan baru mengetahui kasus ini dari kabar yang beredar di luar, bukan dari laporan internal atau hasil pemantauan rutin.
Menurut penilaian Frits, hal ini adalah bukti nyata betapa lemah, kosong, dan tidak berfungsinya sistem pengawasan di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara. Tidak ada mekanisme pemantauan perilaku yang efektif, tidak ada deteksi dini, dan yang paling mengkhawatirkan, pimpinan wilayah sama sekali tidak mengetahui aktivitas bawahannya.
“Kondisi ini membuat kami khawatir bahwa kasus tiga ASN ini hanyalah ‘ujung dari gunung es’. Sangat mungkin masih banyak kasus serupa atau penyimpangan lain yang belum terungkap ke permukaan,” ujar Frits Saikat dengan nada penuh kekhawatiran.
Empat Tuntutan Tegas dari Frits Saikat
Merespons peristiwa yang memalukan ini, Frits Saikat mewakili aspirasi masyarakat Kota Bekasi menyampaikan empat poin tuntutan tegas kepada pemerintah dan penegak hukum:
1. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Proses hukum dan administrasi harus berjalan tegas, transparan, dan tanpa adanya perlindungan dari pihak manapun. Jika terbukti bersalah, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat adalah jalan yang paling pantas.
2. Audit Kekayaan Menyeluruh: Wajib dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap harta kekayaan serta jejak keuangan ketiga tersangka, untuk membuktikan secara jelas asal-usul dana yang digunakan untuk membeli narkoba dan membiayai gaya hidup mewah mereka.
3. Evaluasi Total Sistem Pengawasan: Pemerintah Kota Bekasi harus segera mengevaluasi dan memperbaiki seluruh sistem pengawasan di Kecamatan Bekasi Utara. Pimpinan instansi wajib mengetahui dan mengontrol perilaku serta kinerja bawahannya secara nyata, bukan hanya di atas kertas.
4. Wajib Tes Narkoba Berkala: Kebijakan tes narkoba secara berkala dan pemeriksaan pola gaya hidup harus diterapkan bagi seluruh ASN, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat tinggi, sebagai bentuk pencegahan dini.
Harapan: ASN Adalah Pelayan, Bukan Pemilik Kekuasaan
Di akhir pernyataannya, Frits Saikat berharap kasus ini menjadi tamparan keras dan pelajaran berharga bagi seluruh jajaran birokrasi di Kota Bekasi. “Ingatlah, ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan pemilik kekuasaan. Kami berharap kejadian ini menjadi titik balik, agar tidak ada lagi aparatur yang terlibat narkoba, tidak ada lagi gaya hidup mencurigakan, dan sistem pengawasan benar-benar berjalan efektif,” ucapnya.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari aparatur yang bersih, sehat, jujur, serta memiliki moral yang tinggi. “Jangan sampai amanah yang diberikan rakyat dikhianati hanya demi barang haram,” tegas Frits Saikat. Ia juga meminta kepada seluruh elemen penegak hukum untuk tidak berhenti pada penangkapan ketiga oknum ini saja, namun terus menelusuri jaringan penyedia dan pasokannya, agar lingkungan pemerintahan Kota Bekasi benar-benar bersih dari peredaran narkoba.
