ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Mediasi Ke-2 sengketa tanah yang difasilitasi oleh pihak kecamatan Bekasi Utara pada tanggal,12 Juni 2026 akhirnya berakhir deadlock.
Setelah sebelumnya Mediasi pertama pada tanggal 7 Mei 2026, Upaya penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam kekuatan dan kualitas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
Dari pihak pemilik tanah yang diwakilkan Dua pengacara Reski Hidayat,S.H. dan Amiyati, SH,MH mengungkapkan bahwa kami mewakili pemilik hadir dengan dasar hukum yang jelas dan lengkap, yaitu Akta Jual Beli (AJB), surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak kecamatan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi fakta yang masih hidup dan mengetahui secara langsung riwayat kepemilikan serta peralihan hak atas tanah tersebut.
Reksi Hidayat,SH mengungkapkan Seluruh bukti dimaksud menggambarkan adanya hubungan hukum dan kepemilikan hak yang nyata terhadap objek sengketa.
Namun di sisi lain, pihak yang mengklaim tanah tersebut hanya mendasarkan pengakuannya pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Hibah. Padahal, SPPT pada hakikatnya merupakan dokumen administrasi perpajakan yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, dan parahnya lagi SPPT tersebut Atas nama orang lain dan bukan atas nama Mereka dan lebih tepatnya lagi SPPT tersebut adalah SPPT tanah sebelah, dan kalaupun Hibah, objek yang mereka klaim itu tidak termasuk ukuran tanah dari SPPT tersebut, Meski demikian, pihak pengklaim tetap bertahan pada pendiriannya dan menolak mengakui bukti-bukti yang telah kami ajukan dan pihak kami akan menempuh jalur hukum baik gugatan perdata maupun laporan polisi karna secara prosedural kami sudah lakukan upaya persuasif selama ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat kekeluargaan tapi pihak pengkalim tidak ada itikad baik untuk menanggapinya dengan baik.
Sementara dari pihak kecamatan yang diwakilkan oleh iwan setiawan menyampaikan kepada ke dua belah pihak agar bisa menjaga forum mediasi dengan hati yang lapang dan kecamatan hanya menjadi penengah dalam mediasi ini, dan selanjutnya jika masing masing pihak tidak menemukan jalan damai maka kami mnyerahkan sepenuhnya kepada masing masing pihak yang diwakilkan oleh pengacara nya untuk melaui jalur Hukum.
Masih menurut Reski Nasution.SH Kalau secara rinci sejarah yang punya tanah dilokasi tersebut hanya ada dua orang, pertama Nuralih dan Syamsul Mip, tidak pernah pihak yang mengklaim yaitu Syahbudin melalui ahli warisnya tersebut memiliki tanah dilokasi tersebut.
Pihak kecamatan telah berupaya mempertemukan kedua belah pihak dan membuka ruang dialog yang objektif. Akan tetapi, ketika fakta, dokumen, dan kesaksian yang menguatkan hak kepemilikan diabaikan, mediasi kehilangan esensinya sebagai sarana mencari keadilan. Akibatnya, forum tersebut tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan mengalami kebuntuan. Deadlock.. ( Agung Ragil )
