ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu naik kelas menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi sekaligus Ketua Fraksi PKS, Bambang Purwanto, saat menutup rangkaian Reses II Masa Sidang Tahun Anggaran 2026 di RT 10 RW 04, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu (12/7/2026).
Di tengah dominasi aspirasi warga mengenai perbaikan infrastruktur, Bambang menilai sudah saatnya kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk memastikan UMKM berkembang secara nyata. Menurutnya, ukuran keberhasilan program pemberdayaan bukan lagi sebatas banyaknya pelaku usaha yang terdaftar, melainkan berapa banyak yang berhasil meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraannya.
“Yang harus menjadi fokus bukan hanya berapa UMKM yang terdaftar, tetapi berapa yang benar-benar berhasil naik kelas. Usaha yang sebelumnya memiliki omzet kecil kemudian berkembang, mampu memanfaatkan digitalisasi, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatannya. Itu yang harus menjadi indikator keberhasilan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III yang bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Bambang mengatakan gagasan tersebut telah disampaikan kepada dinas terkait dan akan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja DPRD sebagai bagian dari evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Bambang mengakui persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling mendesak yang disampaikan warga selama pelaksanaan reses. Perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan, hingga fasilitas umum masih mendominasi usulan masyarakat.
“Biasanya kalau reses itu didominasi persoalan infrastruktur. Tapi hari ini cukup banyak usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, dan itu tentu akan saya tindak lanjuti,” katanya.
Dalam dialog bersama delapan ketua RT dan tokoh masyarakat, Bambang juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bekasi untuk tahun 2026 hingga 2027.
“Alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir reses saya di RT 10 RW 04 Aren Jaya. Selain menyampaikan program-program Pemerintah Kota Bekasi tahun 2026 dan 2027, saya juga mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan tersebut.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi pada 2027–2028 akan memprioritaskan penanganan jalan-jalan utama yang mengalami kerusakan. Sementara itu, berbagai kebutuhan di lingkungan permukiman tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Perbaikan jalan-jalan besar memang menjadi fokus pemerintah karena kondisinya banyak yang rusak. Tetapi melalui pokir dewan, kebutuhan lain seperti taman bermain, lampu penerangan jalan, maupun fasilitas lingkungan lainnya tetap bisa diperjuangkan sesuai aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Reses di Aren Jaya menjadi titik terakhir dari rangkaian Reses II Masa Sidang Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Bambang Purwanto sejak 7 hingga 12 Juli 2026. Selama enam hari pelaksanaan reses, berbagai aspirasi masyarakat berhasil dihimpun dari sejumlah titik di Daerah Pemilihan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan.
Menurut Bambang, reses tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk menyusun arah kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, pembangunan Kota Bekasi ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga mampu melahirkan UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. ( Bhinyo )
