ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Agenda Reses II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, H. Edi, di RW 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, menjadi ruang dialog yang hangat antara wakil rakyat dan masyarakat.
Berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari pendidikan, pelayanan administrasi hingga keamanan lingkungan, mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung pada sabtu (11/7/2026).
Bagi legislator dari Daerah Pemilihan Jatiasih, Jatisampurna, dan Pondok Melati itu, reses bukan sekadar agenda konstitusional, melainkan kesempatan untuk memastikan suara masyarakat benar-benar menjadi dasar penyusunan program pembangunan pada tahun anggaran 2027.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan kami perjuangkan agar dapat masuk dalam rencana kerja pemerintah. Reses adalah jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah,” ujar H. Edi.
Selain menyerap aspirasi pembangunan, H. Edi juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial dan menjaga keharmonisan lingkungan. Menurutnya, keamanan dan ketertiban wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak warga untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan pengawasan lingkungan, serta membangun komunikasi yang baik antartetangga sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
“Kita harus terus menjaga kekompakan, saling peduli, dan menjaga lingkungan agar tetap menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga dan generasi muda,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Edi juga menyoroti proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih berlangsung. Ia meminta para orang tua tidak berkecil hati apabila anaknya belum memperoleh kursi di sekolah negeri.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan program sekolah swasta gratis sebagai solusi agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya.
“Yang terpenting adalah anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan. Pemerintah Kota Bekasi sudah menghadirkan program sekolah swasta gratis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum diterima di sekolah negeri,” jelasnya.
Tak kalah penting, anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi itu mengingatkan aparatur di tingkat kelurahan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan administrasi dasar seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen kependudukan lainnya harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan tidak mempersulit warga.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Karena itu, masyarakat harus dilayani dengan baik. Jika ada kendala, sampaikan secara terbuka dan berikan solusi, jangan sampai warga merasa dipersulit,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, H. Edi berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin kuat. Ia meyakini, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila seluruh aspirasi masyarakat didengar, pelayanan publik terus ditingkatkan, dan seluruh elemen bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, harmonis, serta mendukung tumbuhnya generasi muda yang berkualitas. ( Slam )
