ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Pengelolaan Pasar Baru Bekasi di Jalan Ir. Juanda, Bekasi Timur, kembali menjadi sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kota Bekasi (AMPUH) mendesak Pemerintah Kota Bekasi tidak menutup mata terhadap dugaan persoalan kewenangan, legalitas kerja sama, hingga pungutan sewa kios yang terjadi di kawasan pasar tersebut Rabu,( 26/8/2026 ).
Ketua Umum AMPUH, James Abarua, menilai polemik pengelolaan Pasar Baru Bekasi harus segera dibuka secara terang-benderang kepada publik. Terlebih, pengelolaan pasar saat ini telah ditugaskan kepada PT Mitra Patriot (PTMP) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 6 Tahun 2026.
Menurut James, penugasan kepada PTMP semestinya menjadi momentum untuk menciptakan tata kelola pasar yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada pedagang. Namun, munculnya PT Berlian Tangguh Sentosa (PT BETA) dalam pengelolaan pasar justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.
“Kalau pengelolaan sudah ditugaskan kepada PTMP, maka publik berhak tahu secara jelas siapa yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan, siapa yang berhak menarik pungutan, dan apa dasar hukumnya. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan yang akhirnya pedagang menjadi korban,” tegas James.
Sorotan AMPUH semakin tajam terkait informasi pungutan sewa kios. Berdasarkan informasi yang diterima, kios berukuran 3×3 meter disebut dikenakan sewa Rp555.000 per bulan, sementara kios berukuran 2×2 meter dikenakan Rp333.000 per bulan.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius setelah PT Mitra Patriot disebut telah mengeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 27 Agustus 2026 mengenai belum berlakunya biaya sewa untuk Blok 2 dan rooftop Pasar Baru.
Namun, di sisi lain, AMPUH memperoleh informasi bahwa PT BETA masih melakukan pemungutan biaya sewa kepada pedagang.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau benar PTMP sudah menyampaikan bahwa biaya sewa Blok 2 dan rooftop belum berlaku, tetapi di lapangan masih ada pihak yang menarik uang dari pedagang, maka harus dijelaskan siapa yang memberikan kewenangan dan apa dasar pungutannya,” kata James.
Ia menegaskan, jangan sampai pedagang dipaksa membayar biaya yang status hukumnya belum jelas.
AMPUH mempertanyakan secara terbuka: atas dasar apa PT BETA melakukan pemungutan? Siapa yang memberikan kewenangan? Ke mana uang tersebut disetorkan? Dan apakah seluruh pungutan tersebut memiliki dasar hukum serta mekanisme yang sah?
James juga meminta Pemerintah Kota Bekasi dan jajaran PTMP tidak berlindung di balik alasan administrasi. Menurutnya, jika memang terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTMP dan PT BETA, maka dokumen dan mekanisme kerja sama tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
“Kalau memang ada PKS, buka kepada publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui dasar penunjukan PT BETA, ruang lingkup kerja samanya, jangka waktunya, kewenangan masing-masing pihak, sampai dengan mekanisme penarikan biaya kepada pedagang,” tegasnya.
James mempertanyakan apakah proses kerja sama tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan tata kelola BUMD dan pengelolaan aset daerah.
“BUMD bukan perusahaan yang bisa bertindak tanpa batas. Setiap kerja sama yang menyangkut pengelolaan aset atau fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan publik harus memiliki dasar hukum, prosedur dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai ada celah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Tak hanya soal legalitas PKS, AMPUH juga mempertanyakan kapasitas dan kompetensi PT BETA dalam pengelolaan pasar.
“PT BETA ini siapa? Apa pengalaman dan kompetensinya dalam mengelola pasar? Bagaimana proses penunjukannya? Apakah melalui mekanisme yang transparan? Apa dasar PKS-nya? Dan siapa yang memberikan kewenangan untuk menarik sewa dari pedagang?” ujar James.
Ia meminta Wali Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Baru, termasuk mengevaluasi jajaran PTMP yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penugasan tersebut.
Menurut James, evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh seluruh rantai pengelolaan, mulai dari kewenangan, kerja sama dengan pihak ketiga, pungutan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
“Jangan sampai penugasan kepada BUMD justru melahirkan mata rantai baru yang tidak jelas. Pedagang sudah menghadapi berbagai persoalan, jangan ditambah dengan pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya,” katanya.
AMPUH juga mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi agar tidak membuat kebijakan yang justru menempatkan pedagang dalam posisi lemah.
“Pedagang adalah masyarakat yang mencari nafkah. Mereka membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan. Kalau pemerintah memang ingin menata pasar, tata dengan benar. Kalau ada tarif, jelaskan dasar hukumnya. Kalau ada kerja sama, buka PKS-nya. Kalau ada pihak yang menarik uang, pastikan kewenangannya sah,” tegas James.
Ia menambahkan, penertiban pedagang dari badan jalan maupun bahu jalan seharusnya diikuti dengan jaminan bahwa sistem pengelolaan di dalam pasar berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai pedagang ditertibkan atas nama ketertiban, tetapi setelah masuk ke dalam pasar justru menghadapi pungutan yang tidak jelas. Ini yang harus dicegah,” ujarnya.
AMPUH mendesak Pemkot Bekasi dan PTMP segera memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai status PT BETA, dasar penunjukannya, PKS PTMP–PT BETA, kewenangan pemungutan sewa, dasar penetapan tarif, serta aliran dan pertanggungjawaban seluruh pungutan dari pedagang.
“Jangan biarkan publik bertanya-tanya. Pemerintah Kota Bekasi harus berani membuka semuanya. Jika prosedurnya benar, tunjukkan dokumennya. Jika ada yang keliru, segera koreksi. Tetapi kalau ada kewenangan yang dilampaui atau pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, harus ada tindakan tegas,” tandas James.
AMPUH menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Pemerintah Kota Bekasi menjadikan kasus Pasar Baru sebagai momentum untuk membenahi tata kelola pasar secara menyeluruh.
“Pasar Baru bukan ruang privat yang bebas dari pengawasan publik. Di sana ada aset, ada kepentingan masyarakat, dan ada pedagang yang menggantungkan hidupnya. Karena itu, tidak boleh ada pengelolaan yang abu-abu. Semua harus terang, legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas James. ( Slam )
