ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Aspirasi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penataan Jalan M. Yamin dan Jalan Ir. H. Juanda tidak hanya berhenti di ruang rapat. Sehari setelah menyampaikan keluhan di Gedung DPRD, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi langsung memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Baru Bekasi, Kamis (3/9/2026), untuk mencari solusi relokasi yang nyata dan layak.
Langkah cepat ini menjadi bukti keseriusan DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan sekadar berjanji di ruang diskusi. Sardi didampingi Ketua Komisi III Arif Rahman Hakim serta anggota Komisi III lainnya menyusuri seluruh area pasar, meninjau kondisi kios, los, fasilitas, hingga ruang yang berpotensi digunakan untuk tempat usaha para pedagang.
“Kami datang langsung melihat kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan laporan, padahal kenyataannya berbeda. Kita harus pastikan Pasar Baru ini benar-benar layak dan mampu menampung para pedagang yang direlokasi,” tegas Sardi Efendi.
Semua Pihak Bertemu di Lokasi, Satu Tujuan: Solusi Nyata
Sidak ini juga dihadiri unsur Pemerintah Kota Bekasi Asisten Daerah II Fitri Widyati, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Direktur PT Mitra Patriot David Hendrajid Rahardja, jajaran Kecamatan Bekasi Timur, Lurah Durenjaya, serta perwakilan pedagang dan paguyuban Pasar Baru.
Pertemuan langsung di lapangan menyamakan pemahaman: relokasi bukan sekadar memindahkan tempat, melainkan menjamin keberlangsungan usaha, kenyamanan berdagang, dan akses pembeli agar mata pencaharian para pedagang tidak terputus.
Penataan Kota Harus Berjalan, Tapi Rakyat Kecil Tak Boleh Ditinggalkan
Sardi menegaskan DPRD mendukung penuh program penataan kota. Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat kecil.
“Penataan kota penting dan harus didukung. Tapi pemerintah juga harus memberikan solusi yang manusiawi dan realistis. Mereka hanya ingin mencari nafkah kita harus pastikan mereka tetap bisa berdagang dengan tenang dan nyaman. Jangan sampai penataan justru mematikan mata pencaharian rakyat,” ujarnya.
DPRD berkomitmen terus mengawal proses ini hingga menemukan titik temu yang adil bagi semua pihak: pemerintah, pengelola pasar, dan para pedagang. Kini, para pedagang menantikan langkah lanjutan dan kepastian solusi yang berkeadilan. ( Slam )
