ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Ketua RWP (Rukun Warga Pasar) Kranji Baru, Kota Bekasi bersama sejumlah tokoh pedagang kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 9/9. Kedatangan tersebut untuk menanyakan perkembangan laporan terkait dugaan kejanggalan dalam proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru yang sebelumnya telah dilimpahkan oleh Jampidsus ke Kejati Jawa Barat pada 23 Juli 2026.
Dalam prosesnya, para pedagang sebelumnya telah menyerahkan sebanyak 30 bundel dokumen dan bukti pendukung. Kemudian pada 19 Agustus 2026, kembali disampaikan enam bundel bukti tambahan. Pada pertemuan kali ini, rombongan kembali menyerahkan bukti tambahan, khususnya terkait dugaan tidak adanya kegiatan di lokasi proyek revitalisasi Pasar Kranji.
Rombongan pedagang diterima oleh Pahmi dan Oky selaku perwakilan dari Kejati. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa sebagian berkas yang telah disampaikan sudah mulai dipelajari. Pihak Kejati juga akan memisahkan dan menelaah mana yang masuk dalam ranah dugaan pelanggaran pidana dan mana yang berkaitan dengan persoalan perdata.
Mengingat jumlah dokumen dan bukti yang disampaikan cukup banyak, proses penelaahan membutuhkan waktu agar dapat dilakukan secara lebih rinci. Pihak Kejati pun meminta para pedagang untuk bersabar dan menunggu proses yang sedang berjalan.
Dalam pertemuan itu, para pedagang turut memaparkan kronologi awal munculnya dugaan kejanggalan dalam proses lelang revitalisasi Pasar Kranji Baru. Salah satu hal yang disampaikan adalah adanya indikasi dugaan pemalsuan dokumen berupa track record proyek yang pernah dikerjakan oleh PT ABB.
Selain itu, pedagang mempertanyakan dana pembayaran uang muka atau DP pembelian kios, ruko, dan los kepada PT ABB yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp25 miliar. Nilai tersebut disebut sudah termasuk pajak sebesar 10–11 persen yang seharusnya disetorkan kepada negara. Namun, menurut keterangan yang disampaikan para pedagang, hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai penyetoran pajak tersebut.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah mengenai kompensasi atas penggunaan lahan produktif sebagai tempat penampungan sementara atau TPS. Nilai kompensasi disebut mencapai Rp334 juta per bulan, sehingga akumulasinya hingga Agustus 2024 diperkirakan telah mencapai sekitar Rp15 miliar.
Persoalan kompensasi tersebut sebelumnya menjadi salah satu alasan PT ABB terdahulu tidak dapat melanjutkan pembangunan gedung pasar. Sebab, kompensasi yang belum dibayarkan membuat Surat Penyerahan Lahan (SPL) ditahan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Namun, menurut para pedagang, terjadi perbedaan perlakuan ketika PT ABB kemudian dipimpin Rama Wardana, yang mengaku telah mengakuisisi PT ABB dari Iwan Hartono. Pada periode tersebut, PT ABB dinilai mendapatkan sejumlah kemudahan dari Pemerintah Kota Bekasi, mulai dari diperbolehkannya pembangunan gedung pasar, perubahan gambar atau denah bangunan dari rancangan sebelumnya, hingga adanya pengurangan kompensasi.
Setelah proyek tersebut sempat mangkrak selama sekitar lima tahun, PT ABB juga kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembangunan melalui Addendum tertanggal 29 September 2025.
Para pedagang menilai berbagai keringanan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi PT ABB untuk kembali memenuhi kewajibannya. Namun, berdasarkan kondisi yang mereka soroti saat ini, sejumlah kewajiban dalam Addendum tersebut dinilai kembali belum terpenuhi.
Dalam Addendum tersebut, PT ABB disebut memiliki kewajiban menyelesaikan pembangunan sebesar 25 persen dalam waktu enam bulan atau pada Maret 2026. Selanjutnya, pada September 2026, progres pembangunan seharusnya telah mencapai 50 persen.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian pedagang adalah adanya surat yang disebut merupakan surat dari Wali Kota Bekasi pada April 2026 kepada PT ABB. Dalam surat tersebut, PT ABB diminta menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai proyek senilai Rp145 miliar, paling lambat akhir Mei 2026.
Namun hingga September 2026, para pedagang mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai jaminan pelaksanaan tersebut.
Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan pedagang. Mereka mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Bekasi terhadap PT ABB, terutama karena di sisi lain pemerintah belakangan menunjukkan sikap tegas terhadap pedagang kaki lima yang menempati lahan yang dinilai tidak sesuai peruntukannya.
Menurut para pedagang, ketegasan tersebut bahkan terlihat dari langkah Wali Kota Bekasi yang mencopot lima oknum yang diduga terlibat dalam persoalan tertentu.
Karena itu, mereka berharap persoalan revitalisasi Pasar Kranji Baru dapat ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan. Para pedagang juga berharap proses penelaahan yang dilakukan Kejati Jawa Barat dapat memberikan kejelasan terhadap berbagai dugaan kejanggalan yang telah mereka laporkan dan lengkapi dengan sejumlah dokumen serta bukti pendukung. ( Hery Sulistyo )
