ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memasuki tahap yang semakin menarik. Empat nama telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan penilaian rekam jejak, salah satunya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin.
Namun, perjalanan Solikhin menuju kursi Sekda tak hanya disorot karena kemampuan dan rekam jejaknya. Namanya juga menjadi perbincangan publik terkait adanya hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Di tengah perdebatan tersebut, aktivis kemanusiaan sekaligus pemerhati kebijakan publik Frits Saikat angkat bicara. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya karena adanya ikatan keluarga. Menurutnya, semangat reformasi pemberantasan nepotisme harus tetap dijunjung tinggi, tetapi jangan berubah menjadi stigma yang justru menutup ruang bagi aparatur yang memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik.
“Saya tidak kenal sama Pak Solikhin, bahkan belum pernah berkomunikasi, apalagi bertemu,” ujar Frits, Senin (21/9/2026).
Justru karena tidak memiliki hubungan pribadi, Frits menilai pandangannya dapat dilihat secara objektif, murni dari sisi rekam jejak dan kinerja.
“Namun saya melihat beliau salah satu kandidat calon Sekda Kota Bekasi yang kuat secara kemampuan intelektual dan integritasnya terjaga. Selama menjabat Kepala Bapenda, beliau telah berhasil mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui berbagai kebijakan yang diterapkan,” jelasnya.
Saat ini, Muhammad Solikhin tercatat sebagai salah satu dari empat kandidat yang lolos tahap administrasi dan rekam jejak. Tiga nama lainnya adalah Arief Maulana, Dede Tito Ismanto, dan Dinar Faizal Badar.
Kekerabatan Bukan Bukti Nepotisme
Frits menegaskan bahwa isu hubungan keluarga harus ditempatkan secara proporsional. Adanya ikatan kekerabatan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya praktik nepotisme.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan proses seleksi berjalan transparan dan keputusan diambil berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta penilaian yang objektif.
“Nepotisme memang harus terus kita lawan, tetapi jangan sampai isu ini justru menutup peluang seseorang berkarier jika kinerja dan dedikasinya memang teruji,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa birokrasi memerlukan sistem yang mampu membedakan antara praktik nepotisme dan sekadar adanya hubungan kekerabatan. Keduanya tidak boleh dianggap sama.
Jika seseorang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah, hal itu justru harus menjadi alasan untuk memperketat pengawasan dan transparansi proses seleksi bukan serta-merta menghapus peluang kariernya.
Semangat Reformasi Tak Boleh Membunuh Prestasi
Frits menekankan bahwa semangat reformasi seharusnya melahirkan birokrasi yang semakin mengutamakan prestasi, bukan menciptakan stigma baru.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya dinilai berdasarkan apa yang telah dikerjakan, kemampuan yang dimiliki, serta kontribusinya bagi masyarakat dan pemerintahan.
“Jangan sampai semangat melawan nepotisme justru membunuh karier orang yang memang berprestasi hanya karena memiliki ikatan keluarga,” ujarnya.
Bagi Frits, yang terpenting bukan siapa berhubungan dengan siapa, melainkan apakah seluruh kandidat mendapatkan kesempatan yang sama untuk diuji secara objektif.
Ia pun mendorong panitia seleksi tetap bekerja sesuai mekanisme yang ditetapkan, menjadikan kompetensi dan rekam jejak sebagai dasar utama penilaian.
Sementara itu, Komisi I DPRD Kota Bekasi juga telah meminta penjelasan mengenai mekanisme seleksi kepada BKPSDM serta panitia seleksi, guna mengawal transparansi proses tersebut. Empat kandidat kini bersiap mengikuti tahapan berikutnya.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar tahu siapa berhubungan dengan siapa, melainkan siapa yang benar-benar mampu bekerja dan memberikan manfaat terbaik bagi Kota Bekasi,” pungkas Frits.
