ELEGANNEWS MAJALENGKA
Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Kabupaten Majalengka resmi melaksanakan pelantikan kepengurusan baru. Momentum ini menjadi langkah awal bagi lahirnya gerakan intelektual mahasiswa hukum yang diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam mengawal supremasi hukum, memperjuangkan keadilan, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka Sabtu,( 14/11/2026 ).
Dalam pelantikan tersebut, Agus Sulaeman resmi dipercaya sebagai Ketua Umum DPC PERMAHI Kabupaten Majalengka, didampingi Dandi Muhammad Dahlan sebagai Sekretaris Umum dan Salwa Fitratunnisa sebagai Bendahara Umum, bersama jajaran pengurus lainnya yang turut dilantik untuk menjalankan roda organisasi ke depan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramdhan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Momon Rukman, Kp., S.H., M.H., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERMAHI, Andi Maruli Panjaitan, serta Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI, R.M. Fajri Fantara, S.S.H.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan DPC PERMAHI DKI Jakarta, DPC PERMAHI Cirebon Raya, Ketua Karang Taruna Kabupaten Majalengka, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat jejaring antarlembaga dalam membangun kontribusi nyata bagi masyarakat.
Pelantikan ini bukan sekadar agenda formal organisasi ataupun seremoni pengukuhan jabatan. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab besar yang melekat pada setiap pengurus yang baru dilantik, yakni menjaga idealisme mahasiswa, merawat independensi organisasi, serta memastikan bahwa ilmu hukum tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang-ruang akademik, tetapi hadir sebagai instrumen perjuangan untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.
Di tengah dinamika pembangunan daerah, PERMAHI Kabupaten Majalengka diharapkan mampu memosisikan diri sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Sebagai mitra kritis, PERMAHI harus memiliki keberanian intelektual untuk mengawal setiap kebijakan publik, menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan kritik secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab. Sebab, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru melalui kritik yang berbasis kajian dan argumentasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan dapat terus dievaluasi dan diperbaiki.
Di sisi lain, sebagai mitra strategis, PERMAHI juga diharapkan mampu membangun ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui gagasan, kajian akademis, edukasi hukum, advokasi masyarakat, serta penguatan kesadaran hukum. Organisasi ini harus mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan daerah, bukan hanya hadir untuk menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan alternatif pemikiran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Kabupaten Majalengka membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, transparansi, dan keadilan sosial.
PERMAHI harus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mampu menjembatani kepentingan rakyat dengan penyelenggara pemerintahan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi hukum, menyampaikan aspirasi, serta mendapatkan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Bagi kepengurusan yang dinakhodai Agus Sulaeman, amanah ini tentu bukan perkara ringan. Kepemimpinan organisasi bukan hanya tentang menjalankan program kerja dan mengonsolidasikan kader, melainkan juga tentang bagaimana menjaga marwah organisasi agar tetap independen, berintegritas, dan konsisten pada nilai-nilai perjuangan.
Independensi PERMAHI harus menjadi prinsip fundamental. Organisasi ini tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena kedekatan dengan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam sikap oposisi tanpa dasar argumentasi. Setiap sikap dan langkah organisasi harus berpijak pada kajian, data, hukum, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, PERMAHI tidak hanya menjadi organisasi yang lantang berbicara, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan kerja nyata. Tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan daerah, tetapi ikut mengambil peran sebagai kekuatan intelektual yang memberikan arah, pengawasan, dan kontribusi pemikiran.
Momentum pelantikan ini sekaligus menjadi titik awal bagi DPC PERMAHI Kabupaten Majalengka untuk membangun tradisi intelektual, memperkuat kaderisasi, memperluas gerakan advokasi, dan mengambil bagian dalam berbagai persoalan hukum serta sosial kemasyarakatan.
Pada akhirnya, keberhasilan PERMAHI tidak diukur dari seberapa dekat organisasinya dengan lingkaran kekuasaan, seberapa sering tampil dalam kegiatan seremonial, ataupun seberapa banyak jabatan yang diemban para kadernya. Keberhasilan PERMAHI harus diukur dari sejauh mana organisasi ini mampu menjaga independensi, menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agus Sulaeman bersama seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik kini memikul tanggung jawab untuk membuktikan bahwa idealisme mahasiswa hukum bukan sekadar slogan organisasi. Melainkan komitmen perjuangan yang diwujudkan melalui pemikiran, keberanian, integritas, dan pengabdian.
Sebab, hukum tidak boleh hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi harus menjadi instrumen untuk melindungi hak, membatasi kekuasaan, dan memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
