ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, KH. Saifudin Siroj, menilai penerapan fatwa haram terhadap penggunaan vape atau rokok elektrik masih membutuhkan dukungan perangkat hukum agar dapat berjalan efektif di tengah masyarakat.
Menurutnya, meskipun keputusan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang dikeluarkan MUI Pusat telah memberikan kejelasan dari sisi hukum agama, implementasinya di daerah masih menghadapi kendala. Salah satunya belum adanya regulasi turunan maupun instrumen hukum yang dapat memperkuat penerapan fatwa tersebut.
Hal itu disampaikan KH. Saifudin Siroj saat diwawancarai di Gedung MUI Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).
“Fatwa haram ini sudah jelas dari segi agama, tetapi masyarakat kan bagaimana menerapkan ini secara hukumnya? Ini yang jadi problem. Sanksinya baru sebatas sanksi agama, belum ada perangkat hukum yang mendukung pemberlakuan fatwa itu,” ujar KH. Saifudin Siroj.
Ia kembali menegaskan, penerapan fatwa tersebut membutuhkan landasan hukum yang jelas agar memiliki daya paksa, bukan sekadar menjadi ketentuan moral dan keagamaan. Menurutnya, hingga kini masih diperlukan kejelasan mengenai bentuk regulasi yang akan menjadi tindak lanjut atas fatwa MUI Pusat tersebut, baik melalui peraturan daerah maupun undang-undang.
“Belum ada daya paksanya, daya paksa secara hukumnya. Ini yang penting ya perangkat hukumnya apa nanti ini? Apa perda, apa undang-undang? Sampai sekarang ini kita tunggu undang-undang yang sebagai tindak lanjut dari Fatwa Ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, persoalan penggunaan vape juga perlu mendapat perhatian serius, terutama karena peredarannya berpotensi menyasar kalangan anak-anak sekolah dan remaja.
Terlebih, belakangan juga berembus isu di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya produk liquid vape yang mengandung zat psikotropika. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Berbeda dengan rokok konvensional yang memiliki beragam pandangan hukum, mulai dari mubah, makruh hingga haram, status vape yang telah difatwakan haram membutuhkan langkah konkret agar ketentuan tersebut tidak berhenti sebatas imbauan keagamaan.
MUI Butuh Kolaborasi dengan Pemkot Bekasi
Menyadari bahwa tindak lanjut fatwa tidak bisa dilakukan MUI sendirian, MUI Kota Bekasi mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga aparat penegak hukum.
Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menekan peredaran vape, khususnya di lingkungan pendidikan. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang pembahasan mengenai langkah regulasi dan pengawasan yang dapat diterapkan di tingkat daerah.
Sebagai langkah awal, MUI Kota Bekasi berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 25 November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut akan melibatkan pelajar SMA/SMK, mahasiswa, dosen, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut, MUI Kota Bekasi berharap dapat merumuskan langkah strategis dan pola sosialisasi yang tepat mengenai bahaya penggunaan vape, sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami dan menyikapi fatwa tersebut. ( Hery Sulistyo )













