ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Ketua Aliansi Pemuda untuk Kemajuan Kota Bekasi, Iwan Kartiwa, merespons polemik terkait agenda kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan sejumlah pemangku kepentingan ke China untuk meninjau fasilitas milik Wangneng Environment, perusahaan yang akan mengelola proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantargebang.
Menurut Iwan, kunjungan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan upaya memastikan kesiapan teknologi yang akan diterapkan di Kota Bekasi, bukan langsung diasumsikan sebagai bentuk gratifikasi.
“Kami dari Aliansi Pemuda untuk Kemajuan Kota Bekasi tidak melihat agenda ke China ini seperti mereka yang langsung menduga adanya gratifikasi. Justru kunjungan tersebut merupakan bagian dari memastikan kesiapan teknologi, sistem operasional, hingga standar pengelolaan lingkungan yang nantinya akan diterapkan di Kota Bekasi,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, perusahaan pengelola PSEL telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sehingga kunjungan tersebut bukan bertujuan memengaruhi proses pemilihan mitra ataupun pengambilan keputusan.
“Kalau gratifikasi yang berpotensi menjadi tindak pidana itu berkaitan dengan pemberian yang memengaruhi pengambilan keputusan pejabat. Sementara dalam hal ini, pihak pengelola sudah ditetapkan dan bahkan dijadwalkan melakukan groundbreaking pada pertengahan Juli 2026,” katanya.
Iwan menilai pemerintah daerah bersama DPRD memang perlu melihat secara langsung sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik yang telah diterapkan di China. Dengan demikian, para pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai teknologi, standar operasional, sistem pengendalian emisi, hingga pola pengelolaan yang nantinya akan diterapkan di Kota Bekasi.
“Kehadiran para pemangku kebijakan ke lokasi pengolahan merupakan bentuk kehati-hatian agar implementasi proyek berjalan sesuai harapan masyarakat. Jangan sampai kita membangun fasilitas bernilai triliunan rupiah tanpa mengetahui secara langsung bagaimana teknologi itu bekerja,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Surat Nomor S.478/G/G.2/PLB/0.1/B/2025 tanggal 3 September 2025 mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Aspek Hukum Gratifikasi
Iwan menegaskan bahwa perjalanan dinas yang dibiayai pihak lain tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang melanggar hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, suatu gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Selain itu, undang-undang juga memberikan mekanisme pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penerimaan gratifikasi.
Karena itu, menurut Iwan, apabila perjalanan dilakukan berdasarkan penugasan resmi, berkaitan dengan kepentingan kedinasan, tidak memengaruhi pengambilan keputusan, tidak terdapat konflik kepentingan, serta seluruh penerimaan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut memiliki mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami berpikir positif bahwa seluruh mekanisme administrasi telah ditempuh, termasuk pelaporan kepada pihak yang berwenang apabila memang diperlukan. Integritas dan akuntabilitas tentu menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya.
Iwan juga mengajak masyarakat untuk mengawal pembangunan PSEL secara objektif mengingat proyek tersebut merupakan bagian dari upaya menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bekasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Kita semua tentu ingin memastikan proyek ini berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan teknologi terbaik bagi Kota Bekasi. Kritik itu penting, tetapi jangan sampai mendahului fakta yang ada,” tegasnya.
Berpotensi Membuka Lapangan Kerja Baru
Selain memberikan solusi terhadap persoalan sampah, Iwan menilai pembangunan PSEL juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, khususnya warga di sekitar Bantargebang.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan sampah modern akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari tahap konstruksi, operasional, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan lingkungan, hingga sektor pendukung lainnya.
“PSEL bukan hanya berbicara soal pengelolaan sampah dan energi listrik, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Akan ada kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di berbagai bidang sehingga peluang kerja juga akan semakin terbuka,” jelasnya.
Iwan berharap pemerintah daerah dapat mendorong agar masyarakat Kota Bekasi, khususnya warga di sekitar kawasan Bantargebang, menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Selain tenaga kerja langsung, proyek PSEL juga diperkirakan akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran ribuan pekerja dan aktivitas industri akan meningkatkan kebutuhan terhadap sektor perdagangan, kuliner, transportasi, jasa, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai, apabila dikelola secara optimal, pembangunan PSEL dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bekasi. Tidak hanya mengurangi beban persoalan sampah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan.
“Harapan kami, manfaat proyek ini tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi. Warga sekitar harus menjadi bagian dari keberhasilan proyek ini melalui kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, hingga tumbuhnya usaha-usaha baru yang mendukung aktivitas PSEL,” pungkasnya.
