ELEGANNEWS JAKARTA
Massa dari Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi (APMK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025). Aksi ini digelar untuk mendesak pimpinan MK dan Presiden RI mengambil langkah tegas terkait polemik pengangkatan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Dalam orasinya, APMK menilai bahwa pengangkatan Arsul Sani yang sebelumnya berkarier sebagai politisi dan pernah menjadi anggota DPR RI dinilai berpotensi mengganggu prinsip independensi lembaga yudikatif sebagaimana amanat Trias Politica dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Koordinator aksi, Amri, menegaskan bahwa lembaga yudikatif harus dipimpin oleh hakim konstitusi yang benar-benar independen, merdeka, serta tidak memiliki afiliasi politik.
“Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir konstitusi. Karena itu, hakimnya harus negarawan yang bebas intervensi. Polemik pengangkatan Arsul Sani menurut kami mencederai prinsip tersebut,” ujar Amri di depan Gedung MK.
APMK juga menyoroti isu dugaan legalitas ijazah doktoral yang dikaitkan dengan Arsul Sani, dan meminta agar persoalan tersebut diusut oleh otoritas terkait.
Amri menyebut bahwa jika polemik ini dibiarkan, publik akan meragukan independensi MK, yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.
Tuntutan Lengkap APMK:
1. MEMINTA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI SEGERA MENGIRIMKAN SURAT KEPADA PRESIDEN RI UNTUK MEMBERHENTIKAN ARSUL SANI SEBAGAI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.
2. MEMINTA PRESIDEN RI MEMBERIKAN SURAT KEPADA DPR RI UNTUK MEMBATALKAN PENGANGKATAN ARSUL SANI SEBAGAI HAKIM MK.
3. COPOT ARSUL SANI SEBAGAI HAKIM MK DEMI MARWAH DAN NILAI INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI.
4. USUT TUNTAS DUGAAN IJAZAH PALSU/ILEGAL GELAR DOKTOR HUKUM ARSUL SANI DEMI INTEGRITAS MK.
5. SELAMATKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DARI PENGARUH BUSUK POLI – TIKUS YANG MERUSAK LEMBAGA YUDIKATIF.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. APMK menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga adanya tindakan konkret dari MK maupun pemerintah.
