ELEGANNEWS JAKARTA
Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi (APMK) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin (17/11). Massa membawa sejumlah spanduk besar dan poster bernada kritikan terhadap kondisi MK serta desakan agar salah satu Hakim Konstitusi, Arsul Sani, diberhentikan dari jabatannya.
Terlihat pada aksi tersebut, peserta demonstrasi berdiri berbaris sambil membentangkan spanduk bertuliskan tiga tuntutan utama. Tertulis di antaranya: “Selamatkan MK dari Pengaruh Busuk Politikus Parpol” serta “Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu/Ilegal Gelar Doktor Hukum Arsul Sani.” Massa juga membawa bendera Merah Putih dan sejumlah poster kuning yang memuat seruan terkait integritas lembaga peradilan.
Menurut APMK, aksi ini merupakan kelanjutan dari protes yang sudah dilakukan sebelumnya. Aliansi menilai bahwa pengangkatan Arsul Sani yang memiliki latar belakang politik tidak sejalan dengan prinsip independensi sebagaimana diatur dalam Trias Politica dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Koordinator aksi, Amri, menyampaikan bahwa hakim konstitusi idealnya merupakan negarawan yang bebas dari kepentingan politik. “Mahkamah Konstitusi harus dijalankan oleh hakim yang merdeka. Rekam jejak politik dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan,” ujarnya.
APMK juga menyoroti adanya dugaan keabsahan ijazah doktor hukum yang dikaitkan dengan yang bersangkutan. Aliansi meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan kejelasan persoalan tersebut. Menurut APMK, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka Arsul Sani layak diberhentikan dengan tidak hormat.
Merujuk pada Pasal 23 ayat (4) UU MK, APMK mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengajukan permintaan pemberhentian Arsul Sani kepada Presiden RI. Selain itu, APMK meminta Presiden untuk menyurati DPR RI guna meninjau kembali keputusan pengangkatan Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi.
Dalam aksi di depan gedung MK tersebut, APMK kembali membacakan tiga tuntutan, yakni:
1. Meminta ketua MK segera berhentikan arsul sani sebagai hakim MK demi marwah dan indepedensi mahkamah konstitusi sesuai UU MK
2. Usut tuntas dugaan ijazah palsu/ilegal gelar doktor hukum arsul sani
3. Selamatkan MK dari pengaruh busuk poli-tikus yang merusak lembaga yudikatif
