ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Program bantuan Rp100 juta per Rukun Warga (RW) dinilai perlu memasuki babak baru. Setelah berjalan selama satu periode, perhatian tak lagi cukup diarahkan pada besarnya anggaran yang terserap, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan warga.
Pandangan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, H. Fendaby Surya Putra, B.Eng, usai menggelar reses di kawasan Jakasampurna, Bekasi Barat, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi penting karena masih terdapat hambatan administratif yang membuat pemanfaatan anggaran belum optimal.
Di tingkat RW, kata Fendaby, proses administrasi yang harus dilalui masih cukup panjang. Akibatnya, tidak sedikit anggaran yang penyerapannya berjalan lambat meski telah dialokasikan dalam APBD.
“Kalau kita melihat dari sisi RW, memang masih ada proses administrasi yang cukup menyulitkan. Harapannya tentu dana yang sudah dianggarkan itu bisa terserap dengan baik,” ujarnya.
Namun, bagi Fendaby, persoalan utama bukan sekadar memastikan anggaran habis digunakan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Bekasi menetapkan arah penggunaan dana RW secara lebih terfokus. Dengan adanya tema prioritas, pelaksanaan program dinilai akan lebih mudah dievaluasi sekaligus memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, prioritas tersebut dapat diarahkan pada kebutuhan paling mendesak di lingkungan warga, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kebersihan, maupun penguatan sistem keamanan lingkungan.
“Kalau ada tema yang jelas, kita bisa mengukur hasilnya. Misalnya paket infrastruktur atau paket keamanan seperti pengadaan CCTV dan alat komunikasi lingkungan. Jadi dampaknya bisa benar-benar terlihat,” katanya.
Fendaby secara khusus menyoroti persoalan keamanan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Kota Bekasi. Maraknya aksi tawuran dan kejahatan jalanan, menurut dia, memerlukan keterlibatan lebih besar dari masyarakat melalui penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan.
Dana bantuan RW, lanjutnya, dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat upaya tersebut, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.
“Keamanan Kota Bekasi sedang menjadi perhatian. Banyak tawuran, banyak begal. Ini harus menjadi perhatian bersama. Peran masyarakat perlu diperkuat dan dana RW bisa diarahkan untuk mendukung itu, khususnya di wilayah yang rawan,” tuturnya.
Selain aspek keamanan, Fendaby juga menyinggung berbagai program lingkungan yang selama ini dijalankan, termasuk bank sampah. Ia menilai keberhasilan sebuah program tidak seharusnya diukur dari keberadaan kegiatan semata, melainkan dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, lingkungan yang lebih bersih dan tertata merupakan ukuran keberhasilan yang lebih penting dibanding sekadar memenuhi target administrasi program.
“Yang ingin kita lihat adalah dampaknya. Apakah lingkungan menjadi lebih bersih, lebih aman, dan lebih baik. Itu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan program, bukan hanya administrasinya,” ujarnya.
Memasuki periode kedua pelaksanaan dana Rp100 juta per RW, Fendaby berharap pemerintah melakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan sekaligus menyederhanakan proses administrasi. Dengan demikian, program tidak hanya terserap secara anggaran, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan lebih mudah diawasi efektivitasnya oleh DPRD.(Adv )
