ELEGANNEWS JAKARTA
Keluarga Mahasiswa Sumatera Bagian Selatan – Jakarta (KMS Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa pada Jum’at, (4/7/2025) di dua lokasi berbeda, yakni kantor LPP-TVRI di Jakarta dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tekanan moral terhadap aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan pembangunan studio LPP-TVRI di Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
KMS Jakarta menilai bahwa penanganan kasus yang saat ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang belum sepenuhnya menyentuh semua pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut. Karena itu, mereka menuntut Kejagung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama LPP-TVRI, Iman Brotoseno, guna mengungkap lebih jauh alur tanggung jawab dalam proyek yang disebut merugikan negara hingga Rp 9 miliar.
“Dirut LPP-TVRI adalah pengambil kebijakan tertinggi dalam struktur manajemen, maka secara hukum patut dimintai keterangan agar kasus ini terang benderang,” ujar Koordinator Aksi KMS Jakarta, M. Iqbal F, dalam orasinya di depan Gedung Kejaksaan Agung.
Latar Belakang Kasus
Proyek pembangunan studio TVRI Dompak menggunakan dana APBN 2022 senilai sekitar Rp 9,6 miliar. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 9 miliar.
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu:
Harly Tambunan (Direktur PT Tamba Ria Jaya selaku pemenang tender),
Anna Triana (pihak swasta),
Danny Octa Dwirama (Pejabat Pembuat Komitmen), dan
Meggy Theresia Rares (mantan Direktur Umum LPP-TVRI 2020–2023).
KMS Jakarta Tegaskan Tiga Tuntutan:
Dalam siaran persnya, KMS Jakarta menyampaikan tiga poin pernyataan sikap yang menjadi tuntutan resmi mereka:
Maka dengan ini, kami yang tergabung dalam KELUARGA MAHASISWA SUMATERA BAGIAN SELATAN – JAKARTA (KMS JAKARTA) menyatakan sikap dan menuntut:
1. Demi Keadilan, Meminta Kejaksaan Agung RI Segera Panggil dan Periksa Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno Untuk Bertanggung Jawab Atas Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Pembangunan Studio TVRI Dompak Tanjung Pinang Kepri Berdasarkan LHA BPK Telah Rugikan Negara Sekitar Rp 9 Miliar.
2. Mendesak Dewan Pengawas LPP TVRI Untuk Memberikan Sanksi Tegas Pencopotan Terhadap Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno Yang Diduga Terlibat Dalam Tindakan Yang Merugikan TVRI Atas Persoalan Kasus Korupsi Pengadaan Pembangunan Studio TVRI Dompak Tanjung Pinang Kepri.
3. Usut Tuntas dan Proses Hukum Semua Pihak Yang Terlibat Terima Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pembangunan Gedung Studio LPP TVRI Dompak Tanjung Pinang Kepri Tanpa Tebang Pilih!
Dalam pernyataannya, KMS Jakarta juga meminta agar pengusutan tak hanya berhenti pada kasus di Tanjung Pinang, namun juga meluas ke pengadaan serupa di LPP-TVRI Kalimantan Utara yang juga didanai oleh APBN tahun 2022.
Hingga berita ini dirilis, pihak LPP-TVRI maupun Kejagung RI belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan mahasiswa.
