ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Komisi III DPRD Kota Bekasi menyoroti serius persoalan pengelolaan dan penataan pedagang di Pasar Baru, Jalan M Yamin, Bekasi Timur. Persoalan tersebut mencuat setelah sebelumnya terjadi aksi demonstrasi dari sejumlah pedagang yang mempersoalkan rencana penataan dan fasilitas lokasi perdagangan Kamis,( 3/9/2026 ).
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, H. Arif Rahman Hakim, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama PT Mitra Patriot (MP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi, serta Bagian Hukum untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
Salah satu poin yang menjadi perhatian Komisi III adalah kesiapan PT MP dalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, khususnya terkait penataan pedagang dari kawasan Juanda dan M Yamin.
Arif menyebut, berdasarkan penjelasan PT MP, lebih dari 300 hingga hampir 400 pedagang telah dikomunikasikan terkait rencana penataan. Sekitar 70 persen di antaranya disebut telah bersedia menempati lokasi yang telah ditentukan.
Namun, masih terdapat pedagang yang belum menerima rencana tersebut, terutama karena mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana.
“Memang ada sebagian masyarakat atau pedagang yang belum dialokasikan, atau yang belum bisa menerima tentang sarana dan prasarana. Tapi kami meminta kepada PT MP maupun PT BETA yang menangani di sana, untuk menyiapkan lahan-lahan yang baik untuk lokasi perdagangan mereka,” ujar Arif.
Menurut Arif, pemindahan pedagang harus diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Pemerintah dan pengelola, kata dia, tidak boleh hanya memindahkan pedagang tanpa memastikan lokasi baru dapat menunjang aktivitas perdagangan.
Arif bahkan menegaskan Komisi III akan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan fasilitas yang telah dijanjikan PT MP.
“Sore hari ini kita Komisi III akan berangkat langsung ke Pasar Baru. Kita melihat persiapan-persiapan yang mereka sampaikan. Apa yang PT MP sampaikan itu benar-benar realita ada, jangan cuma pembahasan saja,” tegasnya.
Ia juga meminta agar akses menuju lokasi perdagangan diperhatikan, termasuk fasilitas bagi pedagang maupun konsumen. Komisi III mendorong pengelola mengupayakan keberadaan lift dan eskalator untuk memudahkan akses masyarakat.
“Lalu bagaimana sarana penjualan yang lebih baik, konsumen juga untuk datang ke sana juga bisa dipermudah. Salah satunya kita minta ada lift, mereka akan menyetujui itu. Lalu ada eskalator, mereka harus buat itu,” katanya.
Beri Waktu Satu Minggu
Untuk memastikan persoalan tidak berlarut-larut, Arif memberikan ultimatum agar komunikasi dengan seluruh pedagang dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
“Saya ultimatum dalam satu minggu ini mereka harus bisa menyelesaikan dengan semua pedagang yang ada. Jadi, mereka minta satu bulan, enggak, kita minta satu minggu,” ujar Arif.
Ia meminta PT MP dan PT BETA segera melakukan komunikasi dengan pedagang yang belum menerima kebijakan tersebut. Menurutnya, pedagang harus mendapatkan penjelasan sekaligus jaminan mengenai fasilitas dan keberlangsungan aktivitas mereka.
“Ini harus ada jaminan. Tidak hanya hari ini mereka sampaikan kebaikannya, terus sarananya, apanya, harus semuanya berjalan dengan panjang dan kita akan monitor langsung,” katanya.
Sewa Diminta Gratis Sebulan
Komisi III juga menyoroti persoalan biaya yang nantinya dibebankan kepada pedagang. Arif meminta agar selama satu bulan pertama setelah menempati lokasi baru, pedagang tidak dikenakan pungutan maupun biaya sewa.
“Kita minta untuk pertama ini, untuk satu bulan ini digratiskanlah. Tidak ada pungutan apa pun,” tegasnya.
Untuk besaran biaya sewa selanjutnya, Arif meminta agar pembahasannya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Komisi III DPRD Kota Bekasi.
“Nanti ke depannya untuk menghitung biaya sewa tempat, kita akan duduk bareng, termasuk kami di Komisi III dilibatkan. Karena tidak boleh membebani para pedagang yang lebih besar,” ujarnya.
PT BETA Diminta Diberi Sanksi Tegas
Selain fasilitas dan kepastian pedagang, Komisi III juga mempertanyakan kerja sama antara PT MP dan PT BETA dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Arif mengatakan konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua pihak akan diberikan untuk dipelajari lebih lanjut.
Ia juga meminta PT MP memberikan sanksi tegas terhadap PT BETA apabila terbukti kembali melakukan pelanggaran, termasuk terkait persoalan informasi penentuan harga yang sebelumnya beredar.
“Saya minta PT MP untuk memberikan sanksi tegas. Melalui SP1 tertulis tadi diberikan kepada kami, kalau ini terulang lagi, putus hubungan kontrak kerja,” tegas Arif.
Menurutnya, sanksi tersebut harus dituangkan secara tertulis dan tidak sebatas teguran lisan.
“Ini tidak boleh secara lisan, ini harus ditulis sebagai SP1. Dan bila ada terulang lagi kesalahan yang membuat ramai persoalan di Kota Bekasi ini, putus hubungan kerja dengan PT BETA,” pungkasnya. ( Hery Sulistyo )
