ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Kelurahan Margahayu menggelar musyawarah untuk membahas hasil pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 03 pada hari ini, Kamis (25/6/2026). Kegiatan berjalan dengan lancar dan berakhir damai setelah seluruh pihak mencapai kesepakatan bersama.
Menurut Lurah Margahayu, Siti Sopiah, S.AP., M.A, permasalahan yang sempat muncul sebenarnya bukan perselisihan, melainkan hanya perbedaan pemahaman terkait syarat pencalonan. “Tidak ada masalah besar, hanya ada hal yang kurang dipahami, yaitu mengenai arti surat pengunduran diri,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa aturan mengharuskan calon yang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan hendak mencalonkan diri sebagai Ketua RW harus mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu. “Pengunduran diri berarti berhenti secara tetap, bukan sekadar cuti. Jika hanya cuti, maka ketika kalah dalam pemilihan ia bisa kembali menjabat sebagai RT. Namun karena sudah mengundurkan diri, maka jabatannya otomatis berakhir,” terang Siti Sopiah.
Setelah dijelaskan secara rinci, seluruh warga dan pihak terkait menerima penjelasan tersebut dan menyatakan kesediaannya. “Alhamdulillah semuanya sudah memahami, menerima keputusan, dan suasana kembali kondusif. Semua warga dan pengurus pun kembali merasa nyaman,” tambahnya.
Untuk tahap selanjutnya, karena Ketua RW yang baru belum memiliki Surat Keputusan (SK) resmi, akan ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) sementara. “Kami akan memproses usulan PLT RT 01 terlebih dahulu. Setelah SK-nya turun, baru dibentuk kepanitiaan resmi dan diajukan kembali ke pihak kelurahan,” jelasnya.
Lurah Siti Sopiah juga menyampaikan harapan agar ke depannya terjalin komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku. “Setiap surat dan aturan harus dibaca dan dipahami maknanya, jangan hanya dibuat tanpa mengerti isinya. Jika ada keraguan, segera tanya atau berkomunikasi, jangan dipaksakan,” pesannya.
Ia menegaskan bahwa RT dan RW adalah perpanjangan tangan pemerintah kelurahan yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat, bukan dilayani. Semua ketentuan mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 58, yang harus dipahami sepenuhnya oleh setiap pengurus.
“Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga. Jika ada perbedaan pendapat di wilayah, segera selesaikan dengan musyawarah. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal pasti bisa diselesaikan dengan baik dan damai,” pungkasnya.(Edo)
