ELEGANNEWS KAB.BEKASI
Proyek normalisasi yang semestinya menjadi solusi pengendalian banjir kini justru dituding berubah menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir Kabupaten Bekasi. Pendangkalan perairan yang semakin parah disertai sedimentasi lumpur tinggi disebut memicu krisis ekologis dan kemanusiaan yang mengancam keberlangsungan hidup ribuan warga pesisir Rabu.
Akibat kondisi tersebut, sedikitnya tujuh desa di tiga kecamatan kini masuk zona merah bencana. Ancaman banjir rob semakin masif, abrasi pantai makin cepat, sementara nelayan dan petani tambak mulai kehilangan sumber mata pencaharian mereka.
Ketua Petani Penggerak Gotong Royong Bekasi, Ustadz Jejen, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar dampak teknis proyek, melainkan sudah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat pesisir.
“Kami bukan menolak pembangunan, tetapi kami menolak kerusakan yang tidak bertanggung jawab. Laut makin dangkal, ikan makin sulit dicari, dan air rob kini lebih sering masuk ke permukiman warga. Yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi bencana,” tegas Ustadz Jejen saat meninjau langsung kondisi perairan bersama rombongan nelayan, Rabu (6/05/2026).
Pendangkalan Picu Efek Domino
Menurut warga, pendangkalan perairan telah menimbulkan dampak multidimensi yang semakin mengkhawatirkan. Perahu nelayan kini kesulitan melaut karena alur pelayaran dipenuhi lumpur dan dangkal. Di sisi lain, hilangnya kedalaman laut membuat ombak tidak lagi teredam secara alami sehingga menghantam tanggul dan garis pantai secara langsung.
Kondisi tersebut mempercepat abrasi dan meningkatkan frekuensi banjir rob yang merendam rumah warga, tambak, hingga fasilitas umum.
“Ini bukan lagi sekadar soal ekonomi nelayan, tetapi soal eksistensi tujuh desa yang setiap tahun terus tergerus air laut,” ujarnya.
Tujuh Desa Masuk Zona Merah
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan laporan masyarakat, tujuh desa yang kini berada dalam status siaga bencana meliputi:
Kecamatan Muara Gembong
Desa Pantai Harapan Jaya
Desa Jaya Sakti
Kecamatan Cabangbungin
Desa Lenggah Sari
Desa Jaya Bakti
Desa Setia Jaya
Kecamatan Sukawangi
Desa Sukatenang
Desa Sukaringin
Warga khawatir apabila tidak ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah, wilayah pesisir tersebut perlahan akan tenggelam akibat kombinasi abrasi, rob, dan sedimentasi yang terus memburuk setiap tahun.
Koalisi Nelayan dan Petani Siapkan Audiensi
Sebagai bentuk perlawanan sekaligus upaya mencari solusi, koalisi petani dan nelayan pesisir Kabupaten Bekasi dijadwalkan menggelar audiensi dengan pihak terkait pada:
📅 Rabu, 13 Mei 2026
🕣 Pukul 09.30 WIB
📍 Kantor BBWS Ciliwung Cisadane (Cilicis)
Dalam pertemuan itu, masyarakat akan membawa tiga tuntutan utama, yakni:
Evaluasi total proyek normalisasi yang diduga menyebabkan pendangkalan perairan.
Pemetaan risiko bencana dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir.
Kepastian anggaran untuk perbaikan tanggul, reboisasi mangrove, dan pengerukan alur pelayaran secara ramah lingkungan.
Banyak Instansi Dinilai Harus Bertanggung Jawab
Persoalan ini dinilai melibatkan banyak sektor sehingga membutuhkan penanganan lintas instansi secara serius dan terpadu. Beberapa lembaga yang dianggap memiliki tanggung jawab utama antara lain:
BBWS Ciliwung Cisadane sebagai leading sector pengelolaan sumber daya air.
Dinas Kelautan dan Perikanan terkait perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan.
Dinas PUPR dalam penanganan tanggul dan abrasi pantai.
BPBD untuk mitigasi dan penanganan bencana.
Dinas Lingkungan Hidup terkait pengawasan dampak lingkungan dan AMDAL.
Selain itu, peran Bappeda serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dinilai sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kawasan pesisir dan kehidupan masyarakat lokal.
“Kami Membawa Fakta dari Perahu”
Ustadz Jejen berharap audiensi mendatang tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret untuk menyelamatkan kawasan pesisir Kabupaten Bekasi.
“Kami datang membawa fakta dari perahu, bukan dari ruang rapat ber-AC. Jika tujuh desa ini tenggelam, bukan hanya nelayan yang kalah, tetapi negara juga kalah menjaga rakyatnya,” pungkasnya.
Dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi perairan yang semakin dangkal dan menyempit, dengan tumpukan sedimentasi lumpur terlihat jelas di permukaan laut. Kondisi itu menjadi alarm keras bahwa penanganan cepat dan terukur tidak lagi bisa ditunda. (Slam)
