ELEGANNEWS BEKASI
Gelombang kritik terhadap tunjangan rumah Anggota DPRD kota Bekasi semakin banyak. Masyarakat menilai fasilitas ini tidak masuk akal, memboroskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDI) Kota Bekasi, kesan bahwa para wakil rakyat di Kota Bekasi lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibanding kepentingan masyarakat.
Mantan Aktivis Mahasiswa 1998 yang tergabung di Perhimpunan Nasional Aktivis ’98 (PENA’98) Kota Bekasi menegaskan, tunjangan rumah bagi DPRD Kota Bekasi alasan tersebut dinilai sama sekali tidak relevan. “Mereka bekerja di wilayah tempat tinggalnya sendiri. Jadi, untuk apa lagi diberi tunjangan rumah puluhan juta rupiah setiap bulan?” ujar Tumpak Sidabutar, Ketua Umum Presidium PENA’98 Kota Bekasi, Sabtu (6/9/2025).
Menurut Tumpak, logika dasar tunjangan rumah adalah membantu pejabat yang harus tinggal jauh dari domisili asal karena tuntutan tugas. Tetapi anggota DPRD Kota Bekasi jelas tidak menghadapi kondisi itu. “Mereka sudah memiliki rumah masing-masing. Maka, pemberian tunjangan hanyalah pemborosan yang dilegalkan atas nama regulasi,” tegasnya.
Besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota untuk Tunjangan Rumah DPRD Kota Bekasi yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 81 Tahun 2021, Pasal 19 ayat (1) menegas kan bahwa pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi berhak atas tunjangan perumahan setiap bulan nya dan ayat (2) besaran tunjangan perumahan adalah sebagai berikut.
*• Ketua DPRD Kota Bekasi = Rp.53.000.000/bulan*
*• Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi = Rp. 49.000.000/bulan*
*• Anggota DPRD Kota Bekasi = Rp. 46.000.000/bulan*
Jika dikalikan jumlah dalam setahun penuh, nilainya mencapai
*• Ketua DPRD Kota Bekasi = Rp. 53.000.000 x 12 bulan = Rp. 636.000.000/tahun*
*• Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi = Rp.49.000.000 x 12 bulan = Rp.588.000.000/tahun*
*• Anggota DPRD Kota Bekasi = Rp.46.000.000 x 12 bulan = Rp. 552.000.000/tahun.*
Belum dikali selama mereka menjabat 1 Periode yaitu 5 Tahun yang dimana bisa besaran sebagai berikut.
*° Ketua DPRD Kota Bekasi = Rp.53.000.000 x 60 bulan/5 Tahun = Rp. 3.180.000.000*
*° Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi = Rp. 49.000.000 x 60 bulan = Rp. 2.940.000.000*
*° Anggota DPRD Kota Bekasi = Rp. 46.000.000 x 60 bulan = Rp. 2. 760.000.000*
Dana sebesar itu, menurut Tumpak, seharusnya dialihkan untuk subsidi pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, atau pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan dana pribadi dewan. Menggunakannya untuk kenyamanan pribadi jelas bentuk penyalahgunaan yang dilegalkan,” katanya.
Lanjutnya, Ia mengingatkan, Masyarakat Kota Bekasi masih banyak yang tidak mampu membeli rumah, bahkan sekadar membayar kontrakan bulanan. Sementara dewan justru dimanjakan dengan fasilitas hunian mewah yang ditanggung APBD Kota Bekasi. Tumpak menilai, kondisi tersebut memperlebar jurang ketidakadilan sosial. “Seolah-olah tanpa tunjangan rumah mereka tidak bisa bekerja, padahal faktanya mereka tinggal di rumahnya sendiri,” sindirnya.
Perhimpunan Nasional Aktivis’98 (PENA’98) Kota Bekasi menegaskan Anggota DPRD Kota Bekasi harus memberi teladan hidup sederhana. Menolak tunjangan rumah dianggap sebagai langkah moral untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Wakil rakyat seharusnya menjadi contoh kesederhanaan, bukan simbol kemewahan,” ujarnya.
Perhimpunan Nasional Aktivis’98 (PENA’98) Kota Bekasi juga mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera merevisi regulasi yang selama ini menjadi dasar pemberian tunjangan rumah. Agar diterapkan pada semua tingkatan dewan karena dianggap tidak adil. “Kalau tidak segera diubah, pemborosan akan terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Pada akhirnya, penghapusan permanen tunjangan rumah DPRD Kota Bekasi merupakan langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Rakyat tidak butuh dewan dengan fasilitas berlebihan. Rakyat butuh dewan yang peduli, sederhana, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
