ELEGANNEWS JAKARTA
Para mantan karyawan KB Bank (eks Bank Bukopin) yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengundang rekan-rekan wartawan dan media untuk hadir dan melakukan peliputan langsung atas aksi penyampaian aspirasi karyawan Rabu,( 24/12/2025 )
Salah satu perwakilan dari mantan karyawan Bank KB yang tidak tidak di sebut namanya mengatakan Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes damai dan penyampaian suara publik terkait belum dipenuhinya hak-hak normatif pasca PHK, antara lain pesangon, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta administrasi ketenagakerjaan lainnya.
KB Bank (eks Bank Bukopin) yang berkantor pusat di Jl. MT Haryono, Jakarta, pernah berhasil melewati krisis berat pada tahun 2020, yang tidak terlepas dari kontribusi, loyalitas, dan pengorbanan para karyawan.
Namun sejak proses akuisisi dan perubahan manajemen, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kami mencatat sejumlah kondisi yang memprihatinkan, antara lain:
• Restrukturisasi berulang yang melahirkan organisasi baru melalui program G-Pro,
• Perekrutan besar-besaran pejabat baru dengan kompensasi tinggi, tanpa diiringi pertumbuhan kinerja yang sepadan,
• Pergantian manajemen dan perubahan nama bank sebanyak dua kali,
• Penutupan cabang dan PHK massal pada tahun 2023, yang kembali terulang pada tahun 2025,
• PHK mayoritas menimpa karyawan dengan masa kerja di atas 5 tahun,
• Hingga saat ini, hak-hak karyawan yang di-PHK belum diselesaikan secara tuntas.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta prinsip kehati-hatian perbankan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi perbankan nasional ” ungkapnya ”
Tambahnya Tuntutan dan Aspirasi Karyawan melalui aksi ini, kami menyampaikan tuntutan yang jelas dan berbasis hukum:
1. Transparansi parameter PHK (layoff) yang digunakan perusahaan.
2. Keputusan PHK wajib disetujui minimal dua Direktur, bukan semata hasil notulen internal.
3. Pembayaran hak pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. DPLK merupakan hak karyawan di luar pesangon, bukan pengganti.
5. DPLK dibayarkan secara utuh, bukan dialihkan ke DPLK lain.
6. Jika perusahaan menyatakan tidak mampu membayar hak karyawan, maka kondisi keuangan perusahaan patut dipertanyakan.
7. Ketidaksanggupan membayar pesangon dan DPLK, namun tetap sanggup membayar gaji tinggi pegawai hire dan manajemen, mencerminkan ketimpangan kebijakan.
8. Jika hak karyawan tidak mampu dipenuhi, publik berhak mempertanyakan keamanan Dana Pihak Ketiga (DPK).
9. Kami masih manusia, bukan zombi yang bisa diusir begitu saja dari kantor tanpa tanggung jawab.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan bermartabat, kami akan melakukan peletakan karangan bunga di depan Kantor Pusat KB Bank.
Kehadiran media kami nilai sangat penting agar suara para karyawan yang terdampak tidak diabaikan dan tidak kembali hilang tanpa penyelesaian. ” Pungkasnya “ ( Bhinyo )
Para Mantan Karyawan KB Bank
yang terdampak PHK
