ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Agenda Reses II Tahun Anggaran 2026 yang digelar anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pembangunan, Aminah, di RW 01, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kamis (9/7/2026), menjadi ruang bagi warga menyampaikan beragam persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Alih-alih mengemukakan isu baru, warga kembali menyoroti persoalan mendasar yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bekasi.
Infrastruktur lingkungan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan, mulai dari kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), perbaikan jalan lingkungan, hingga pembenahan saluran drainase.
Aminah mengatakan, masa reses merupakan kesempatan bagi anggota legislatif untuk kembali ke daerah pemilihan dan mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat sebelum diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Sekarang semua dewan kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi bapak dan ibu. Jangan khawatir, semua masukan akan kami perjuangkan agar bisa direalisasikan,” kata Aminah di hadapan warga, kamis (9/7/2026).
Menurut legislator PAN yang telah dua periode duduk di DPRD Kota Bekasi itu, persoalan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat pada reses kali ini. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Reses kali ini aspirasi warga masih seputar infrastruktur, lalu PJU,” ujarnya.
Seluruh usulan yang masuk, kata Aminah, akan dihimpun sebagai bahan pembahasan di DPRD Kota Bekasi. Namun, realisasinya tetap akan disesuaikan dengan mekanisme perencanaan, kemampuan anggaran, serta skala prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Forum reses tersebut dihadiri ketua RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai lingkungan di Kelurahan Jatisari. Selain menyampaikan aspirasi, warga juga berharap pembangunan di wilayah mereka dapat berjalan lebih merata dan menyentuh kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi.
Aminah menegaskan, reses tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Menurut dia, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.”Kami ingin setiap suara warga benar-benar sampai dan diwujudkan dalam program nyata,” tutupnya. ( Slam )
