Berita  

Reses H. Edi di Jatisampurna: Soroti Ancaman LGBT, Pastikan Sekolah Swasta Gratis, dan Minta Layanan Warga Tak Dipersulit

ELEGANNEWS KOTA BEKASI 

Masa reses dimanfaatkan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar, H. Edi, untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat di RW 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Selasa (7/7/2026). Beragam persoalan yang disampaikan warga dipastikan akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027.

Di hadapan warga, anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi itu tidak hanya mendengar kebutuhan pembangunan di lingkungan, tetapi juga menyoroti sejumlah isu yang menurutnya perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari penguatan nilai-nilai sosial, pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu isu yang disampaikan H. Edi adalah rencana pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT. Menurutnya, masyarakat perlu memperkuat kebersamaan dan menjaga lingkungan agar tetap kondusif.

“Untuk itu, saya mengajak para warga untuk kita sama-sama menjaga kekompakan, kebersamaan, saling menjaga satu sama lain, menjaga wilayah dari perilaku penyimpangan LGBT yang saat ini menjadi ancaman,” ujar H. Edi.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih menjadi perhatian banyak orang tua. H. Edi meminta masyarakat tidak cemas apabila anaknya belum berhasil diterima di sekolah negeri.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan program sekolah swasta gratis sebagai alternatif agar seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan.

“Jangan khawatir jika anak belum diterima di sekolah negeri. Pemerintah Kota Bekasi sudah menyiapkan sejumlah sekolah swasta gratis sehingga anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya,” katanya.

Selain pendidikan, H. Edi mengingatkan pentingnya kualitas pelayanan dasar di tingkat kelurahan. Ia meminta seluruh aparatur wilayah memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat, terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan.

“Jangan sampai ada keluhan warga terkait pelayanan dasar. Pengurusan KTP, KK, maupun administrasi lainnya harus dipermudah. Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka dan berikan solusi kepada masyarakat,” tegasnya.

H. Edi menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan dan penganggaran di DPRD Kota Bekasi. Ia berharap hasil reses tidak sekadar menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi benar-benar melahirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jatisampurna. ( Slam )