ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan bahwa mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 telah tercapai. Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian yang dinilai belum optimal, terutama terkait indikator Kota Layak Anak dan penanganan banjir Senin,( 20/04/2026 ).
Hal itu disampaikan usai seluruh fraksi dan komisi DPRD Kota Bekasi menyatakan menerima serta memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025. Laporan tersebut menjadi acuan penting dalam menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi selama satu tahun terakhir.
“Secara umum indikator kerja utama tahun 2025 ini sebagian besar tercapai. Namun ada beberapa yang belum, seperti indikator Kota Layak Anak,” ujar Sardi.
Menurutnya, belum terpenuhinya indikator tersebut terlihat dari masih minimnya fasilitas ramah anak di berbagai wilayah. DPRD menilai keberadaan taman bermain yang aman dan representatif masih belum merata di setiap kecamatan.
Sardi menekankan bahwa pembangunan taman tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. Ia mendorong agar pemerintah daerah menghadirkan ruang terbuka yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak.
“Masih banyak taman anak yang belum dibangun. Ke depan, setiap kecamatan harus punya ruang terbuka yang layak dan ramah anak,” tegasnya.
Selain itu, persoalan banjir kembali menjadi sorotan utama DPRD. Sardi meminta Pemerintah Kota Bekasi memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, khususnya optimalisasi fungsi mesin pompa air dan sistem polder.
“Banjir itu sangat bergantung pada efektivitas pompa dan polder. Kita minta semua dipastikan berfungsi dengan baik, terutama menghadapi musim hujan,” katanya.
Di akhir keterangannya, Sardi berharap evaluasi LKPJ ini menjadi momentum perbaikan kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang lebih rapi, transparan, dan berbasis data.
DPRD juga menyoroti sejumlah isu strategis lain yang perlu segera ditangani secara konkret, seperti kemacetan dan tingginya angka pengangguran.
Dengan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, DPRD berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. ( Slam )
