ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Bekasi menyampaikan pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan kritis yang menyoroti persoalan mendasar di Kota Bekasi Senin,( 20/4/2026 ).
Dalam sidang paripurna, juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Muhammad Kamil menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari capaian administratif semata, melainkan harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi warga. Itu yang menjadi tolok ukur utama,” ujarnya.
Sorotan Keamanan: Bekasi Masuk 10 Besar Kota Rawan Kriminalitas
FPKS DPRD Kota Bekasi menyoroti kondisi keamanan di Kota Bekasi yang dinilai belum selaras dengan target peningkatan indeks keamanan daerah. Dalam pandangannya, Kota Bekasi masih masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat kriminalitas tinggi di Indonesia.
Berbagai kasus seperti pencurian, judi online, prostitusi, hingga persoalan sosial lainnya dinilai masih marak terjadi. FPKS menilai kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah.
Sebagai rekomendasi, FPKS mendorong:
Penguatan sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, dan aparat kewilayahan
Perubahan pendekatan penanganan dari reaktif menjadi preventif berbasis deteksi dini. Peningkatan patroli rutin melalui dukungan anggaran keamanan.
Dorong Penanganan Banjir Berbasis “Zero Run-Off”. Masalah banjir yang terus berulang setiap tahun juga menjadi perhatian serius. FPKS menilai penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan.
Sebagai solusi, FPKS mengusulkan penerapan konsep Zero Run-Off, yaitu upaya menahan dan menyerap air hujan di wilayah masing-masing agar tidak langsung mengalir ke saluran drainase.
Fraksi PKS mendorong:
Kewajiban bagi pengembang menyediakan sumur resapan dan kolam retensi
Normalisasi drainase secara berkala
Integrasi sistem pengendalian banjir berbasis polder
Soroti Darurat Sampah dan Perlindungan Anak
Di sektor lingkungan, FPKS menilai pengelolaan sampah di Kota Bekasi masih menggunakan pola lama “kumpul-angkut-buang”. Mereka mendorong transformasi menuju pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan rumah tangga dan penguatan peran bank sampah.
Sementara di bidang pendidikan, FPKS menyoroti masih adanya kekurangan sarana dan prasarana belajar, serta pentingnya perlindungan terhadap peserta didik. Mereka mendesak pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah, disertai penerapan sanksi tegas dan transparan bagi pelanggaran.
Komitmen Pengawasan dan Momentum Milad PKS
Penyampaian pandangan akhir ini bertepatan dengan peringatan Partai Keadilan Sejahtera ke-24. Dalam momentum tersebut, FPKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui fungsi pengawasan di DPRD.
“Catatan ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami ingin mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman kotanya dan sejahtera warganya,” tutup Kamil disambut tepuk tangan peserta sidang.
Melalui berbagai catatan kritis tersebut, FPKS berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat melakukan pembenahan menyeluruh, sehingga pembangunan tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ( Slam )
