ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Bekasi, perhatian terhadap proses konsolidasi internal partai mulai mengemuka. Forum yang menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi tersebut turut diwarnai pembicaraan mengenai hubungan antara jajaran DPD dan pengurus tingkat kecamatan.
Sejumlah kader mendorong agar proses konsolidasi menjelang Musda tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip demokrasi serta ruang komunikasi yang terbuka. Dinamika tersebut mencuat seiring adanya sorotan terhadap pola komunikasi dan pengambilan keputusan di lingkungan DPD Golkar Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ade Puspitasari.
Ketua PK Golkar Medan Satria, H. Suryo Harjo, menjadi salah satu kader yang menyampaikan keberatan terhadap kondisi tersebut. Ia menyoroti komunikasi internal yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk terkait permohonan resmi yang telah disampaikannya kepada jajaran DPD.
Menurut Suryo, persoalan tersebut semakin mencuat setelah dirinya mendengar adanya wacana pemberhentian melalui mekanisme Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme organisasi yang diterapkan terhadap pengurus PK.
“DPD Golkar Kota Bekasi seolah dijadikan perusahaan milik keluarga. Ketua bertindak semaunya, menekan dan mengintervensi pengurus PK demi kepentingan pribadi menjelang Musda,” ujar Suryo saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026 ).
Ia berpandangan bahwa setiap keputusan organisasi semestinya tetap berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku di internal partai. Menurutnya, apabila komunikasi antara struktur DPD dan pengurus di tingkat kecamatan tidak berjalan baik, kondisi tersebut berpotensi menurunnya kepercayaan kader di tingkat bawah.
“Golkar itu milik bersama, bukan milik segelintir orang. Kalau gaya kepemimpinan seperti ini terus dipertahankan, maka wibawa partai akan runtuh di mata masyarakat,” tuturnya.
Bagi Suryo, Musda tidak sebatas agenda pergantian atau penetapan kepemimpinan baru. Forum tersebut juga dinilai memiliki arti penting sebagai momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus memperbaiki pola komunikasi antartingkatan kepengurusan.
Ia berharap seluruh unsur Partai Golkar Kota Bekasi dapat memanfaatkan Musda sebagai ruang konsolidasi dan evaluasi bersama.
Dengan demikian, agenda lima tahunan tersebut tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat soliditas organisasi serta hubungan dengan struktur partai di tingkat kecamatan.
“Kami berharap Musda kali ini benar-benar menjadi titik balik. Golkar harus kembali ke jalur demokratis, bukan sekadar alat kepentingan keluarga,” imbuh Suryo. ( Hery Sulistyo )
