ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Upaya melindungi generasi muda dari berbagai ancaman sosial membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama, terutama melalui lingkungan pendidikan. Penyuluhan dan pembinaan karakter di sekolah dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah siswa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, radikalisme, maupun kenakalan remaja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Rawalumbu, Anton Sarjudi, saat diwawancarai di Gedung Sekolah Rakyat Bekasi, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (27/10/2026).
Menurut Anton, Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu hal yang menjadi prioritas adalah kerentanan anak-anak usia sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Ia menilai, siswa perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengenali dan menghindari berbagai pengaruh negatif, baik dari pergaulan maupun penggunaan internet. Risiko penyalahgunaan narkoba, paparan radikalisme, dan tawuran antarpelajar menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan sejak dini.
“Kenakalan remaja di sekolah perlu dipantau dan diarahkan ke kegiatan edukatif dalam pembinaan karakter untuk mencegah potensi penyalahgunaan narkoba atau tawuran,” ujar Anton.
Menurutnya, pemantauan terhadap perilaku siswa perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif, bukan sekadar penanganan ketika masalah sudah terjadi. Pembinaan karakter diharapkan dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka sekaligus mendorong terbentuknya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.
Sebagai langkah konkret, Anton mengusulkan agar penyuluhan diberikan secara terarah di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Materi penyuluhan perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa, terutama mengenai bahaya narkoba, penggunaan internet secara bijak, pencegahan radikalisme, serta antisipasi tawuran dan bentuk kenakalan remaja lainnya.
Namun, pelaksanaan program edukasi tersebut juga memerlukan dukungan dari sisi pembiayaan. Anton menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan membutuhkan anggaran tersendiri yang tidak serta-merta dapat dibebankan pada dana operasional sekolah. Karena itu, ia menilai partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dapat menjadi salah satu alternatif dukungan, sepanjang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
“Urunan dana ini dipastikan tidak bersifat wajib sama sekali. Ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menyumbang atau berpartisipasi melalui komite sekolah, karena semua tahu bahwa Gubernur Jawa Barat melarang sekolah melakukan pungutan kepada siswa,” ujar Anton.
Ia menegaskan bahwa dukungan pembiayaan tidak boleh berubah menjadi pungutan wajib kepada siswa maupun orang tua. Pelaksanaannya pun harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar kegiatan pembinaan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban bagi keluarga peserta didik.
Melalui penyuluhan yang terarah, pemantauan, dan pembinaan karakter secara berkelanjutan, Anton berharap sekolah dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam mencegah berbagai potensi AGHT di kalangan generasi muda. Dengan demikian, upaya pencegahan narkoba, radikalisme, dan tawuran dapat dilakukan lebih dini melalui edukasi serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. ( Hery Sulistyo )
