ELEGANNEWS KOTA BEKASI
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meminta pemerintah daerah memperkuat ekosistem UMKM dengan menyediakan ruang usaha resmi, memperluas akses pemasaran, serta memastikan pelaku usaha mendapatkan kemudahan perizinan dan permodalan.
Menurut Sardi, keberadaan lebih dari 15 ribu pelaku UMKM di Kota Bekasi merupakan potensi ekonomi yang harus dikelola secara serius. UMKM tidak hanya membutuhkan dorongan untuk memulai usaha, tetapi juga pendampingan agar mampu berkembang dan naik kelas.
“UMKM ini pertama ingin dagangannya laku, berarti butuh promosi. Kemudian kalau dagangannya tidak laku, modalnya habis, berarti perlu permodalan,” ujar Sardi saat menghadiri sekaligus membuka talkshow dan silaturahmi Himpunan Peduli Masyarakat Bekasi (HPMB) bersama pelaku UMKM se-Kota Bekasi di Gedung PGRI Bekasi Selatan, Selasa (25/8/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Kolaborasi UMKM Lokal Menuju Pasar Global” tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperkuat jejaring sekaligus membahas berbagai peluang pengembangan UMKM.
Usulkan Bekasi Beridentitas Kota UMKM
Sardi mendorong agar Kota Bekasi memiliki identitas sebagai Kota UMKM. Namun, menurutnya, gagasan tersebut harus diikuti kebijakan yang nyata, mulai dari pelatihan, sertifikasi halal, promosi, pemasaran digital hingga peningkatan kualitas kemasan produk.
Ia juga meminta HPMB lebih fokus mendampingi pelaku UMKM sehingga organisasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi perkembangan usaha masyarakat.
“Kalau memang Pak Edi berani deklarasi, kita usulkan Kota Bekasi ini Kota UMKM,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Sediakan Lokasi Usaha yang Jelas
Selain pembinaan, Sardi menilai persoalan ruang usaha menjadi hal penting yang harus segera mendapat perhatian. Ia mendukung penataan fasilitas publik seperti taman dan jogging track agar kembali digunakan sesuai fungsinya.
Namun, penertiban menurutnya harus dibarengi dengan penyediaan lokasi usaha alternatif yang legal dan tertata.
“Pemerintah daerah harus juga memperbanyak titik-titik spot UMKM yang diatur oleh pemerintah. Sudah tidak ada pungli, tidak ada diminta uang kebersihannya,” katanya.
Sardi berharap lokasi-lokasi tersebut memiliki regulasi yang jelas sehingga pedagang tidak berada dalam kondisi abu-abu. Bahkan, ia mengusulkan setiap titik usaha diberi penanda khusus.
“Regulasi titik-titik UMKM ini harus ada. Kalau perlu dibuatkan plang: ‘Ini Area UMKM’,” ujarnya.
Dengan adanya lokasi resmi, kata Sardi, pelaku UMKM dapat berusaha dengan lebih aman, sementara pemerintah lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan.
UMKM Harus Benar-Benar Merdeka
Sardi menegaskan UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi dorongan agar pelaku UMKM semakin mudah menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Ia berharap kemerdekaan bagi UMKM diwujudkan melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, kepastian tempat usaha, promosi, serta perluasan pasar hingga tingkat nasional dan global.
“Mudah-mudahan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, UMKM benar-benar merdeka. Jangan sampai UMKM belum merdeka, jualannya masih susah,” ungkapnya.
Talkshow tersebut turut dihadiri Ketua HPMB Kota Bekasi Edi Purwanto, pengurus Kadin sekaligus pembawa acara Aji Ali Syahbana, pemateri RR. Anugrah Yanuar, serta pelaku UMKM dari berbagai wilayah Kota Bekasi. ( Hery Sulistyo )
